JAKARTA, arabaru.com– Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) bersama DPR RI Komisi VI menggelar rapat kerja (raker) terakhir kalinya pada periode pemerintahan Joko Widodo – KH Ma’ruf Amin, Rabu (11/09).
Dalam raker ini, DPR RI Komisi VI mengapresiasi kinerja KemenKopUKM selama lima tahun terakhir yang konsisten memperjuangkan kemajuan koperasi dan UKM di Indonesia terlebih berhasil melewati tantangan besar pada masa pademi Covid-19.
Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki juga berterimakasih atas kerja sama yang telah terjalin antara KemenKopUKM dengan DPR RI Komisi VI. Berkat dukungan dan sinergi yang erat, berbagai program kerja dari KemenKopUKM dapat dituntaskan dengan baik.
“Kemitraan yang erat ini kami rasakan sangat membantu kami dalam merumuskan kebijakan teknis untuk pengembangan koperasi dan UKM di Indonesia,” kata Menteri Teten dalam raker tersebut di kompleks perkantoran DPR RI.
Dalam dokumen laporan kinerjanya, Menteri Teten melaporkan capaian peningkatan skala usaha mikro melalui program hilirisasi dengan pembangunan 11 rumah produksi bersama. Selain itu juga pembangunan pabrik minyak makan merah berbasis komoditas unggulan daerah melalui koperasi.
Selain itu juga dilaporkan terkait program korporatisasi petani yang sukses dijalankan di Koperasi Pesantren Al-Ittifaq di Bandung dan KUD Mino Saroyo di Cilacap. KemenKopUKM juga mampu melakukan transformasi pembiayaan UMKM yang tidak hanya berfokus pada pembiayaan perbankan.
Menteri Teten juga melaporkan terkait program Solusi (Solar Untuk Koperasi) Nelayan yang bekerja sama dengan PT Pertamina (Persero) dan Kementerian BUMN. Hingga saat ini sudah dibangun 9 SPBUN dan 7 SPBUN lainnya sedang dalam tahap konstruksi.
Terkait dengan peningkatan rasio kewirausahaan, Menteri Teten mengatakan realisasi sudah mencapai 3,34 persen (data per Februari 2024) dan program transformasi Digital UMKM mencapai 25,45 juta (per Mei 2024).
Pihaknya juga telah merampungkan sejumlah agenda reformasi terhadap Badan Layanan Usaha (BLU) yang berada di bawah naungan KemenKopUKM yaitu LLP-KUKM dan LPDB-KUMKM. Atas capaian ini Menteri Teten berharap ke depan Komisi VI DPR RI terus konsisten memberikan dukungan yang optimal agar di pemerintahan yang akan datang kinerja KemenKopUKM terus meningkat.
“Kami harap Komisi VI terus memberikan dukungan penuh pada KemenKopUKM terutama dalam mendorong inovasi berkelanjutan terkait pengembangan Koperasi dan UKM yang tangguh di era persaingan yang ketat,” kata Menteri Teten.
Menteri Teten juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh elemen masyarakat terutama pada Komisi VI DPR RI apabila selama memimpin KemenKopUKM terdapat hal-hal yang tidak sesuai harapan.
“Kami mohon maaf setulus-tulusnya apabila selama ini terdapat kekurangan baik dalam rencana kerja atau dalam hal pelaksanaan. Kami harap hal tersebut tidak mengurangi semangat kebersamaan kita untuk terus membangun dalam memajukan koperasi dan UMKM nasional,” ujar Menteri Teten.
Sementara itu Pimpinan Komisi VI DPR RI Arya Bima menekankan pentingnya merancang program kerja yang berkesinambungan demi menjaga kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah. Dia optimistis KemenKopUKM dapat menyusun berbagai program strategis lanjutan yang dapat meningkatkan kinerja dari sektor koperasi dan UKM.
“KemenKopUKM kami yakin bisa bernavigasi untuk mendorong pertumbuhan dan pemerataan. Kami mendorong agar kolaborasi dengan berbagai sektor dapat dilakukan demi daya saing UMKM kita di pasar global,” kata Bima.
Anggota Komisi VI Harris Turino mengapresiasi kinerja KemenKopUKM selama periode kepemimpinan Teten Masduki. Dia berpesan agar ke depan KemenKopUKM dapat mendorong penyelesaian korban dari koperasi simpan pinjam bodong atau koperasi bermasalah karena telah merugikan masyarakat hingga triliunan rupiah.
“Kepada Pak Menteri Koperasi (Teten Masduki) kita tahu PR yang belum selesai adalah korban koperasi bodong. Mohon untuk dibantu paling tidak didorong penyelesaiannya agar proses homologasi bisa dijalankan karena sudah banyak korban,” kata Harris.
Dalam Raker ini, telah disahkan pagu anggaran KemenKopUKM untuk tahun 2025 sebesar Rp937.166.229.000 atau terjadi penurunan 37,44 persen year on year (yoy) dari tahun 2024
Jakarta, 11 September 2024
Humas Kementerian Koperasi dan UKM
Medsos resmi: @KemenKopUKM
