LAMPUNG,arabaru.com – Tim Operasi Nusantara Cooling System (Ops NCS) Polri telah meminta seluruh Kapolres dan Kapolsek di Polda Lampung untuk memaksimalkan kegiatan pendinginan atau cooling system menjelang Pilkada serentak 2024, karena Lampung termasuk daerah rawan berdasarkan Indeks Potensi Kerawanan Pilkada (IPKP). Sebanyak 750 personel menghadiri kegiatan penguatan KRYD (kegiatan rutin yang ditingkatkan) terkait Nusantara Cooling System di Bandar Lampung.
Wakaops NCS Polri Brigjen Pol Yuyun Yudhantara menyampaikan bahwa Provinsi Lampung, bersama Jawa Timur, Sulawesi Tengah, dan Papua, termasuk daerah rawan Pilkada. Evaluasi ini dilakukan berdasarkan tujuh dimensi kerawanan, seperti pengamanan dan partisipasi masyarakat. Yuyun berharap Pilkada di Lampung dapat berjalan aman tanpa konflik, meskipun ada potensi ancaman dari sejarah konflik sosial di provinsi tersebut.
Kegiatan cooling system yang diinisiasi oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah berhasil meredam berbagai potensi konflik dalam beberapa tahun terakhir. Melalui pendekatan humanis dan persuasif, berbagai langkah seperti bakti sosial dan silaturahmi dengan tokoh masyarakat dilaksanakan untuk menjaga keamanan. Hal ini juga disebarkan secara luas melalui media, menghasilkan sentimen positif di kalangan masyarakat.
Yuyun menekankan bahwa keberhasilan cooling system di Lampung juga bergantung pada peran aktif Bhabinkamtibmas, intelijen, dan anggota polres lainnya. Dengan pemanfaatan pengetahuan lokal dan pengalaman, diharapkan potensi konflik bisa dihindari menjelang Pilkada.
Kapolda Lampung, Irjen Pol Helmy Santika, mengapresiasi asistensi dari pusat dan menginstruksikan seluruh pejabat Polda Lampung untuk meningkatkan sensitivitas terhadap potensi konflik sekecil apapun. Langkah antisipatif bersama stakeholder lain, seperti Danrem dan Forkopimda, diperlukan untuk memastikan situasi tetap aman.
Dengan upaya cooling system yang optimal, diharapkan Pilkada serentak di Lampung dapat berjalan aman, damai, dan tertib, sehingga pemilihan bupati, walikota, dan gubernur dapat berlangsung secara demokratis. (AD)
