JAKARTA,arabaru.com – Sebagai upaya menciptakan ekosistem bisnis yang inklusif bagi wirausaha di tanah air, Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) menggelar kegiatan Stakeholder Meetup sebagai rangkaian tahapan dalam Program Entrepreneur Development (Entredev). Kegiatan ini menjadi ajang bagi pelaku wirausaha untuk berkonsultasi, berkolaborasi dan berjejaring bisnis dengan Stakeholders terkait.
Stakeholder Meetup diikuti oleh 90 peserta Entreprenuer Development (Entredev) dari 17 provinsi yang merupakan wirausaha sektor Agrikultur, Health, Beauty & Wellness dan Teknologi yang telah dipilih mengikuti tahapan Stakeholder Meetup dan kurang lebih 60 Stakeholders dari Kementerian/Lembaga, Asosiasi Bisnis dan Pelaku Bisnis di berbagai bidang usaha, yang diharapkan mampu membuka akses pengembangan bisnis secara berkelanjutan dan membantu akselerasi pertumbuhan usaha.
Stakeholders tersebut di antaranya Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kesehatan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pertanian, BSN, BPOM, PLN, Astragrahpia, Paragon, Proxsis, SETC, APINDO, ASYX, Agradaya, BSI, ANGIN, BTPN, Nano Bank Syariah, Fundex, ALAMI, Evermos, Lokasoka, Gambaran Brand, Sarinah, AMATI dan masih banyak lagi.
“Peserta diharapkan dapat terhubung dengan ekosistem bisnis sesuai dengan kebutuhan, baik dari aspek pembiayaan, pengembangan produk dan SDG’s, pemasaran, perluasan pasar, legalitas, hingga sertifikasi dan ekspor,” kata Bastian, Sekretaris Deputi Bidang Kewirausahaan KemenKopUKM saat mewakili Deputi Bidang Kewirausahaan Pada kegiatan Stakeholder Meetup di Jakarta, Kamis (3/10)
Bastian menuturkan, wirausaha memiliki peranan penting dalam mencapai visi Indonesia Emas 2045. Penciptaan ekosistem kewirausahaan yang inklusif dan berkelanjutan menjadi kunci, ditambah dengan semangat inovasi wirausaha yang bisa menjadi motor penggerak ekonomi nasional hingga berperan di perekonomian global.
“Kewirausahaan bahkan secara signifikan berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, mulai dari penciptaan lapangan kerja berkualitas, peningkatan PDB, hingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang,” ucap Bastian.
Bastian menambahkan, Indonesia memiliki potensi kewirausahaan yang luar biasa dengan komposisi demografi yang didominasi oleh generasi muda. Kondisi tersebut yang harus bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan rasio kewirausahaan melalui penumbuhan wirausaha baru yang kreatif dan inovatif.
Potensi kewirausahaan dari sisi demografi adalah generasi muda yang bisa didorong semangat dan kemampuan kewirausahaannya. Sehingga dapat meningkatkan rasio kewirausahaan melalui penumbuhan wirausaha baru yang kreatif dan inovatif.
“Untuk itu, Pemerintah telah menyiapkan ekosistem kewirausahaan yang berkualitas, mulai dari segi kebijakan, penguatan wirausaha melalui program strategis kemudahan akses, perlindungan hingga pemberdayaan wirausaha, serta mewujudkan startup bisnis dan go global,” tutur Bastian
Peran kolaborasi para pemangku kepentingan dan Stakeholder menjadi kunci keberhasilan keberlanjutan program kewirausahaan yang diinisiasi oleh KemenKopUKM, seperti Pengembangan Ekosistem Bisnis lewat eHub, Inkubasi Usaha lewat iStartUp.id, Program Pembiayaan Wirausaha melalui Entrepreneur Financial Fiesta, hingga Konsultasi Bisnis dan Pendampingan Usaha pada Entredev.
Berbagai rangkaian kegiatan dalam Stakeholder Meetup 2024 ini telah dilakukan mulai dari diskusi panel, konsultasi akses program Pemangku Kepentingan, pembahasan picth desk/proposal usaha peserta, hingga jejaring bisnis.
Bastian berharap, Stakeholder terkait dapat memberikan akses kemudahan fasilitasi program bagi peserta untuk penguatan produk dan pengembangan bisnisnya. Sedangkan bagi para peserta, agar dapat proaktif menjajaki peluang siap untuk mengakselerasi pencapaian target bisnis yang sudah dirancang melalui tahapan program Entredev yang sudah dijalani.
Stakehoder Meetup ini telah memberikan potensi kerjasama peserta dengan Stakeholder yaitu adanya komitmen dan ketertarikan Stakeholder terhadap keberlanjutan peserta sehingga membuka potensi kerjasama kepada 84 bisnis terkait Pembiayaan, 49 bisnis terkait Pengembangan Produk dan SDGs, 59 bisnis terkait Pemasaran dan 27 bisnis terkait Perluasan Pasar (Digital), 16 bisnis terkait Legalitas dan 26 bisnis terkait Akselerator.
