Kalimantan Timur, arabaru.com – Ambisi politik Rudy Mas’ud saat maju sebagai calon Gubernur Kalimantan Timur pada Pilkada 2024 dipertanyakan banyak pihak. Sebab dinasti politik keluarga Mas’ud sudah menggurita di Kalimantan Timur.
Menurut Ketua Padepokan Hukum Indonesia (PHI), Musyanto, salah satu risiko terbesar dari dinasti politik adalah meningkatnya potensi korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Dengan terkonsentrasinya kekuasaan pada satu keluarga, mekanisme checks and balances (pengawasan dan keseimbangan) menjadi sangat lemah.
“Gurita klan politik Mas’ud di Kalimantan Timur sudah sampai tahap mengkhawatirkan. Selain Rudy Mas’ud yang merupakan anggota DPR sekaligus bakal calon Gubernur Kaltim, ada pula sang kakak, Hasanudin Mas’ud yang menjabat sebagai Ketua DPRD Kaltim,” kata Musyanto.
“Fenomena dinasti politik ini bukan hanya menjadi ancaman bagi demokrasi yang sehat, tetapi juga membuka celah bagi penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi yang dapat menghambat pembangunan provinsi ini,” tambah Musyanto.
Apalagi, dinasti politik sering kali beroperasi dengan cara yang meminggirkan kompetisi sehat dan meredam partisipasi politik dari berbagai kalangan. Keluarga Mas’ud, yang telah lama terjun dalam dunia politik di Kalimantan Timur, semakin memperkuat cengkeraman kekuasaan mereka di berbagai posisi penting, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten.
Dengan dominasi ini, proses demokrasi di Kalimantan Timur berisiko menjadi formalitas belaka, di mana persaingan politik yang sebenarnya tidak terjadi karena posisi-posisi strategis sudah dikendalikan oleh anggota keluarga atau orang-orang dekat mereka.
Kondisi ini bukan hanya merugikan proses pemilihan yang bebas dan adil, tetapi juga menciptakan situasi di mana kebijakan dan keputusan pemerintah lebih berorientasi pada kepentingan kelompok tertentu dibandingkan kepentingan masyarakat luas.
“Dalam jangka panjang, dinasti politik bisa melemahkan daya saing daerah, menghambat inovasi kebijakan, dan menurunkan kualitas pelayanan publik karena jabatan lebih ditentukan oleh loyalitas keluarga ketimbang kompetensi,” lugas Musyanto.
Selain melemahkan demokrasi, dinasti politik juga berisiko meningkatkan praktik korupsi dan nepotisme. Ketika jabatan-jabatan strategis dikuasai oleh anggota keluarga atau orang-orang terdekat, transparansi dan akuntabilitas pemerintahan dapat terganggu.
“Hal ini berbahaya. Sebab seperti yang kita tahu, dua saudara lain dari Rudy Mas’ud juga menjadi pejabat, yakni Rahmad Mas’ud sebagai Walikota Balikpapan dan Abdul Gafur Mas’ud sebagai Bupati Penajam Paser Utara. Abdul Gafur Mas’ud bahkan ikut terjaring OTT KPK dan telah divonis bersalah oleh Pengadilan Tipikor dalam kasus suap. Hal ini menjadi tanda tanya besar terkait komitmen Rudy Mas’ud dalam pemberantasan korupsi,” pungkas Musyanto. ***CDM
